Oleh: Harits Abu UlyaDirektur CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst)
Di depan raker komisi VII DPR-RI (Selasa,6/3/2012), Menteri ESDM Jero Wacik mewakili pemerintah, menyodorkan opsi kenaikan BBM sebasar Rp 1.500 perliter mulai April 2012. Artinya BBM jenis premium menjadi Rp.6.500 perliter. Opsi kenaikan harga BBM seolah pilihan final dengan alasan untuk antisipasi dampak melemahnya ekonomi global dan tragedi politik kawasan produsen minyak di Timur Tengah.Sebuah kebijakan politik ekonomi yang tidak populis, resiko cukup tinggi. Belum lagi susulan di bulan Mei 2012 TDL (tarif dasar listrik) juga akan di naikkan sebesar 10% secara bertahap.Apakah kebijakan ini akan menjadi bumerang pemerintahan SBY? Artinya SBY bisa jatuh sebelum tahun 2014 atau hanya bisa mengurangi dominasi partai penguasa dipemilu 2014?.Dengan memetakan faktor dan variabel perubahan politik kita bisa melihat kemungkinannya.
Peta entitas yang menghendaki perubahan (dalam konteks Indonesia) terpolarisasi dalam dua kutub. Pertama, kelompok intrasistem (intra-parlementer) dan yang kedua kelompok ekstra-parlementer (diluar sistem). Dan juga bisa dikatagorikan dalam prespektif pro-sistem politik demokrasi-kapitalis dan yang kontra. Sebagian entitas ektra-parlemen sebagian masih percaya kepada sistem yang ada saat ini, bahkan terkadang mereka membuat simbiosis dengan kelompok intra-parlementer. Artinya yang diluar sistem tidak otomatis semua kontra terhadap sistem politik yang tegak. Melalui tangan entitas diatas mungkinkah jargon “ganti rezim” atau “ganti rezim-ganti sistem” bisa diwujudkan melalui isu kenaikan harga BBM? Seperti halnya sebagian masyarakat sudah mulai demo menolak kenaikan harga BBM dan rencana BEM se-Indonesia yang sudah menyiapkan demo besar dengan target jika BBM Naik, SBY harus turun.
Pertama; kecil peluang jika rakyat berharap Parpol dan anggotanya yang di parlemen untuk memakzulkan SBY, oleh partai oposan sekalipun. Fakta empiris menjelaskan kapasitas politisi diparlemen lebih mewakili kepentingan politik segelintir orang dan kelompok. Atau sebenarnya mereka adalah wakil para pemodal, cukong yang tidak tampak dipanggung politik. Meminjam hasil survey CSIS 16-24 Januari 2012, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai mencapai 87,4%.Kepercayaan kepada politisi hanya 23,4%, dan kinerja parpol 87,6% dinilai sangat buruk. Ini tidak jauh beda untuk DPR periode 2004-2009, kepercayaan masyarakat rata-rata hanya 24%. Artinya, masyarakat sendiri sudah apatis terhadap mereka. Partai dan politikusnya tersandera oleh kepentingan politik transaksional.Kebijakan yang tidak populis dari status quo bisa diatur melalui setgab (sekretariat gabungan) Parpol koalisi agar DPR bisa memberikan legitimasi. Jebakan demokrasi menjadikan parpol “banci”, rumus baku pergantian RI-1 harus melalui mekanisme demokrasi. Akan menjadi aib politik jika naik ditampuk kekuasaan dengan jalan inskonstitusional. Mereka tidak punya “syahwat berkuasa” sebelum kekuasaan SBY berakhir 2014. Dan bagi mereka saat ini yang paling urgen adalah mengumpulkan pundi-pundi politik terutama finansial (uang) untuk pemilu 2014, disamping membangun citra dengan cara muslihat yang lihai saling menelikung sekalipun sesama parpol koalisi. Kaidah politik pragmatis belum bergeser, bahwa kepentinganlah yang abadi, teman dan musuh tidak abadi. Banyak kasus skandal politik bisa dimainkan untuk bargaining posisi diantara mereka, dari Century Gate, Gayus T, Wisma Atlet, Hambalang dan lainya. Wajar masyarakat menjadi sangat apatis terhadap DPR, langgam politik yang dimainkan politisi di parlemen sudah lumrah dianggap sandiwara dan seperti opera sabun yang basi.Hakikatnya kelompok ini menjadi power sub-ordinat dari sistem yang ada, dampak manuver politik pragmatismenya hanya melahirkan perubahan artificial (kulit) tidak menjawab kompleksitas persoalan bangsa.
